PROKAL.CO,

MEMPAWAH- Rencana pembangunan Pelabuhan Internasional di Pantai Kijing, Mempawah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Hasil kunjungan Tim Pansus DPR RI saat meninjau Pantai Kijing, Selasa (25/4) sore, ternyata didapati banyak persoalan. Diantaranya masalah pembebasan lahan.

Proyek nasional yang menelan biaya kurang lebih Rp5 triliun itu sebelumnya sudah ditinjau Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) beserta beberapa menterinya. Presiden mendukung percepatan pembangunan pelabuhan internasional tersebut. Bahkan diperkirakan pembangunannya selesai sebelum Pilpres 2019.

Ketua Pansus Pelindo II, DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan internasional di Kijing merupakan proyek strategis nasional. Dia meminta Pelindo II selaku pelaksana dapat mengkaji semua lini pembangunan secara matang. Termasuk perizinan, pembebasan lahan dan payung hukumnya.

“Kijing merupakan satu dari proyek nasional Pelindo II mengusung Global Board sejak tahun 2015 dengan total keseluruhan anggaran Rp21 triliun untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok, Kali Baru, Tanjung Carat, Sorong dan Kijing,” kata Rieke di sela-sela kunjungannya di Pantai Kijing.

Legislator PDI Perjuangan itu mengungkapkan, dalam perjalanan Pansus ke setiap wilayah pelaksanaan proyek nasional tersebut, yang baru terealisasi hanya Tanjung Priok dan Kali Baru. Pengerjaannya yang sudah berjalan dan memakan biaya Rp6-7 triliun.

“Sisanya belum berjalan, dan ternyata izinnya juga belum ada. Seperti di Kijing ini ground breaking saja belum ada, pembebasan lahan belum ada, tapi terkait Global Board itu kita harus membayar bunga setiap tahunnya sebesar Rp1,2 triliun,” tegasnya.