PROKAL.CO,

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akhirnya diumumkan. Belum sesuai perkiraan pada triwulan I tahun tahun ini ekonomi provinsi ini masih lebih rendah dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Ekonomi pada Januari-Maret 2021 turun sebesar 0,11 persen dibanding Oktober-Desember 2020. Sementara dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, ekonomi Kalbar terkontraksi minus 0,10 persen saja. Namun angka ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 0,74 persen.

Meskipun begitu, terdapat beberapa sektor yang masih tumbuh positif, seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air, dan informasi dan komunikasi yang masing-masing tumbuh 61,44 persen, 5,55 persen dan 5,51 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar-eceran; reparasi mobil-sepeda motor; dan konstruksi masih mendominasi PDRB Kalimantan Barat.

“Masing-masing lapangan usaha tersebut berkontribusi sebesar 24,00 persen, 16,30 persen, dan 12,66 persen. Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan I-2021 (y-on-y), pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07 persen, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,92 persen; dan industri pengolahan sebesar 0,45 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar, Mohamad Wahyu Yulianto, Rabu (5/5).

Adapun dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2021 terhadap Triwulan I-2020 (y-on-y) hanya terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), yaitu sebesar 5,25 persen dan 0,89 persen.

Sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi. “Kontraksi paling dalam terjadi pada komponen impor barang dan jasa sebesar 40,37 persen diikuti komponen pengeluaran konsumsi pembentukan modal tetap bruto (PK-PMTB) kontraksi sebesar 2,56 persen; komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) kontraksi sebesar 1,50 persen; dan komponen konsumsi pemerintah (PK-P) kontraksi sebesar 0,34 persen,” papar Wahyu.