PROKAL.CO,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak ingin kecolongan soal penumpang positif Covid-19 yang menggunakan surat keterangan negatif RT-PCR palsu. Satgas Covid-19 Kalbar telah menyiapkan antisipasi termasuk memberikan sanksi maksimal sebesar Rp5 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson menjelaskan, sesuai dengan Pergub Kalbar, penumpang pesawat udara wajib melakukan validasi dokumen kesehatan hasil negatif uji swab berbasis PCR secara digital melalui e-HAC. Sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 3×24 jam, sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan dengan memanfaatkan aplikasi e-HAC secara elektoronik (scan barcode) sebagai persyaratan perjalanan.

“Untuk antisipasi pemalsuan dokumen hasil pemeriksaan RT-PCR yang dibawa penumpang pesawat udara kami akan lakukan tes ulang,” ungkap Harisson kepada awak media, Rabu (19/5) seperti diberitakan pontianakpost.co.id.

Satgas Covid-19 Kalbar akan memeriksa setiap penumpang pesawat yang masuk ke Kalbar di terminal kedatangan Bandara Supadio. Tes usap (swab) RT-PCR dilakukan terhadap penumpang yang membawa dokumen negatif tetapi tidak ada QR code atau  barcode dan ada QR code atau barcode tapi tidak bisa dipindai.

“Surat yang tidak ada barcode dan ada barcode tapi tidak bisa dipindai akan diambil oleh petugas untuk bukti penjatuhan sanksi bila nantinya hasil swab PCR ulang di bandara Supadio positif (Covid-19),” katanya.

Terhadap penumpang yang hasil tes PCR ulangnya di bandara dinyatakan positif Covid-19 maka akan diberikan beberapa sanksi. Pertama menjalani isolasi di Upelkes Kalbar selama 14 hari dengan biaya makan dan minum selama isolasi ditanggung oleh yang bersangkutan. Kedua penumpang yang positif harus membayar biaya pemeriksaan tes usap RT-PCR sebesar Rp900 ribu. Ketiga penumpang didenda paling banyak sebesar Rp5 juta.