PROKAL.CO,

 Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Barat melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (27/5) pagi. Mereka menyoroti formasi penerimaan guru agama PPPK  (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tingkat provinsi.

Dengan membawa bendera dan poster berisi tuntutan, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi itu melakukan orasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Barat.  Mereka meminta DPRD Kalimantan Barat menyurati pemerintah pusat untuk penambahan kurota P3K guru agama.

“Kalimantan Barat sebagai wilayah yang beragam, sehingga pemerintah tidak membeda-bedakan golongan atau agama tertentu,” ujar koordinator lapangan Noven Honarius, diberitakan pontianakpost.co.id.

Setidaknya ada lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Di antaranya, meminta BKD Kalimantan Barat menunda pelaksanaan seleksi P3K bagi guru agama SMA/SMK. Mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat mengevaluasi formasi yang ada.

Mendesak Gubernur Kalimantan Barat memastikan tersedianya formasi guru agama non muslim, meminta agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan agar setiap proses perekrutan ASN di Kalbar mengakomodir semua Golongan. Selanjutnya, meminta DPRD Kalbar memfasilitasi penyelesaian polemik penerimaan P3K, agar formasi guru agama non muslim juga diberikan.

Unjuk rasa Mahasiswa tersebut diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kalbar Angeline Fremalco. Dirinya menyampaikan, DPRD Kalbar telah membuat surat yang akan dikirim ke ke DPR RI untuk mezminta peynambahan formasi guru non muslim.