PROKAL.CO,

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta maaf jika terjadi silang pendapat terkait pembukaan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru agama tahun 2021. Intinya, dalam tiga tahun ke depan, ia berjanji akan berupaya agar kuota atau kebutuhan guru agama dan semua guru honorer yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) minimal bisa berstatus P3K.

Hal tersebut ia sampaikan menjawab pernyataan Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali yang mengatakan bahwa formasi CPNS guru agama pada sekolah umum bukan kewenangan pihaknya. Menurut Nizar, formasi itu merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Saya mohon maaf kalau terjadi silang pendapat. Tidak ada pikiran kita (pemprov) untuk berlaku tidak adil,” ungkap Sutarmidji kepada Pontianak Post, Jumat (28/5) dilansir pontianakpost.co.id.

Midji, sapaan akrabnya, lantas menjelaskan bahwa kebutuhan guru agama Islam untuk SMA/SMK dan SLB di Kalbar saat ini sebanyak 121 orang. Sedangkan kebutuhan guru agama Katolik 39 orang dan kebutuhan guru agama Kristen juga 39 orang.

Penghitungan kebutuhan guru, lanjut dia, didasarkan atas analisis jabatan (anjab). Dengan dibukanya formasi guru agama Islam untuk P3K tahun ini sebanyak 31 orang, berarti Kalbar masih kekurangan 90 orang guru agama Islam. “Penerimaan P3K akan berlangsung selama tiga tahun. Kalau tes nanti bisa lolos semua maka dalam tiga tahun semua selesai,” ujarnya.

Merespon protes dan usulan berbagai pihak agar dibuka juga formasi guru agama nonIslam tahun ini, Midji mengatakan pihaknya masih mengupayakan agar ada penambahan kuota. Tapi jika usulan tersebut tidak diterima, ia berharap semua pihak bisa bersabar dan mau melihat masalah ini secara komprehensif. “Saya akan upayakan selama tiga tahun kuota atau kebutuhan guru agama dan semua guru honorer yang ada di Dapodik bisa minimal berstatus P3K,” ucapnya.