PROKAL.CO,

 Sebanyak 12 perusahaan pemegang konsesi di Kabupaten Ketapang diduga melanggar komitmen restorasi gambut. Mereka tidak melakukan pemulihan atau restorasi fungsi ekosistem gambut paskakebakaran lahan yang terjadi di area konsesi mereka.

Hal itu diungkapkan Nikodimus Ale, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat dalam media breafing, Senin (1/6) siang. “Berdasarkan kajian di lapangan, kami menemukan masih ada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi yang abai. Tidak melakukan restorasi gambut. Setidaknya ada 12 perusahaan,” kata Niko seperti diberitakan pontianakpost.co.id.

Dikatakan Niko, 12 perusahaan tersebut terdiri dari tujuh pemegang izin perkebunan sawit, empat perusahaan IUPHHK-HTI dan satu perusahaan IUPHHK-HA (Hutan Alam). Bahkan, kata Niko, ada beberapa perusahaan yang wilayah konsesinya masih terjadi kebakaran.

“Kami melakukan penelitian di 500 titik kebakaran lahan. Dari situ, kami melihat ada beberapa perusahaan yang masih terjadi kebakaran,” katanya.

Padahal, kata Ale, perusahaan pemegang konsesi memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan fungsi gambut sebagaimana ditegaskan dalam Pemen LHK P.16 tahun 2017, yakni tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut yang mengatur bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut atas biaya yang ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika tidak dilakukan pemulihan setelah 30 hari sejak ditetapkan. “Faktanya, tidak sedikit perusahaan yang masih abai terhadap mandat tersebut,” tegasnya.

Bila kewajiban pemulihan tidak dilakukan penanggungjawab usaha, maka, kata Niko,  pemerintah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekologi gambut dengan biaya ditanggung penanggungjawab usaha.