Ribuan karyawan PT. Well Harvest Winning (WHW) Alumina Refinery mengancam akan melakukan aksi mogok kerja dan demontrasi. Selain itu, para karyawan yang tergabung dalam dua serikat buruh, yakni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan FSBSPK, juga menuntut sejumlah hak mereka termasuk memproses Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang kerap melakukan pelecehan terhadap karyawati asal Indonesia.

Ketua SBSI PT. WHW, Aliman Husin, mengatakan, rencana mogok kerja dan demonstrasi akan dilakukan ribuan karyawan yang tergabung dalam SBSI dan FSBSPK yang ada di PT. WHW. “Surat tuntutan sudah kami sampaikan ke manajemen perusahaan termasuk tembusannya ke pihak terkait per-1 Juli. Jadi ada rentang waktu tujuh hari perusahaan memberikan solusi atas apa yang karyawan tuntut. Jika tidak maka akan ada aksi demonstrasi dan mogok kerja besar-besaran,” ungkapnya, (4/7) diberitakan pontianakpost.co.id.

Ada tujuh tuntutan yang telah disampaikan mereka kepada PT. WHW. Di antaranya, pihak perusahaan yang wajib membuat struktur dan skala upah, serta menjalankan mulai Juli 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kesepakatan bersama. “Jika manajemen perusahaan tidak membuat struktur skala upah sesuai kesepakatan bersama, maka struktur skala upah yang disusun dan dibuat oleh pihak SBSI untuk dapat dijalankan menjadi acuan struktur skala upah seluruh karyawan PT. WHW,” jelasnya. 

Selain itu, mereka juga menuntut membayar kelebihan jam kerja atau lembur bagi karyawan dengan sistem mekanisme cuti 6:1, sesuai dengan aturan perundang-undangan, lantaran ada ratusan karyawan yang belum dibayarkan kelebihan jam kerjanya. “Kami juga meminta penyelesaian perkara terhadap karyawan Indonesia dan TKA Tiongkok sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan mempertimbangkan rasa berkeadilan,” ungkapnya.

Aliman menambahkan, pihaknya juga meminta agar mengusut tuntas perselisihan kasus pelecehan yang dilakukan oleh TKA Tiongkok terhadap salah satu karyawati Indonesia di dalam lingkungan perusahaan. “Kami juga meminta perusahaan melakukan pembayaran tepat waktu terhadap benefit-benefit karyawan yang telah disepakati sebelumnya, namun belum semuanya terbayarkan. Kami juga meminta perusahaan menjalankan seluruh aturan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama (PKB),” paparnya.

Sementara terkait kasus pelecehan yang dilakukan oleh TKA asal Tiongkok terhadap karyawati asal Indonesia, diketahui telah berakhir damai. “Kalau untuk kasus pelecehan kemarin sudah ada putusan kedua belah pihak, bahkan mediasi yang dilakukan di PT. WHW juga dihadiri Muspika setempat seperti Camat, Kapolsek dan juga PK SBSI,” ujar Aliman, kemarin (5/7).

Hasil dari kesepakatan tersebut diputuskan kalau persoalan ini tidak dibawa ke ranah hukum. TKA yang melakukan pelecehan, menurut dia, telah diberi sanksi berupa denda dan deportasi ke negara asalnya. “Pelaku ada dua orang. Pertama yang memberikan nomor korban dan kedua yang mengirim voice note pelecehan. Keduanya TKA asal Tiongkok dan sudah keputusan sanksi denda dan deportasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, peristiwa ini terjadi beberapa waktu lalu. “Kejadian pelecehan ini sekitar satu bulan lalu, dan sebelum kejadian ini sudah pernah ada kejadian pelecehan, bahkan secara fisik. Sanksinya juga deportasi waktu itu,” tambahnya. 

Sementara itu, Kapolsek Kendawangan, IPTU Indrawan, mengaku kalau kasus tersebut memang tidak dilaporkan secara resmi kepada pihaknya. Pemasalahan itu juga dipastikan dia, sudah diselesaikan di ranah mediasi yang digelar pihak PT. WHW. “Mediasinya kemarin. Manajemen melaksanakan dengan mengundang Forkopimcam dan hasilnya sudah selesai antara korban dengan perusahaan,” katanya, (5/7).

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Camat Kendawangan, Eldiyanto, juga membenarkan adanya proses mediasi yang berakhir damai terkait kasus pelecehan yang dilakukan TKA Tiongkok. “Kalau kita lihat kasusnya tidak begitu berat. Tapi intinya sudah ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan rencana mogok kerja, Direktur PT. Well Harvest Winning (WHW) Alumina Refinery, Boni Subekti, berharap rencana tersebut tidak terjadi. Perusahaan dipastikan dia, senantiasa membuka diri untuk berkomunikasi dalam diskusi yang bertujuan mencari solusi terbaik.

Pihaknya meyakini bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran hak-hak karyawan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berdasarkan catatan pihaknya, tidak ada kesepakatan dalam PKB yang tidak dijalankan oleh perusahaan. “Kalaupun ada, maka hal tersebut berkaitan dengan teknis administrasi yang prosesnya membutuhkan waktu,” katanya.

“Oleh karenanya, perusahaan telah menjalankan amanah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan di Negara Republik Indonesia, khususnya di bidang Ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Terkait tuntutan PK-SBSI dan FSBSPK yang meminta kepada perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah, perusahaan, menurut dia, telah memiliki struktur dan skala upah yang ditetapkan melalui SK Direksi pada Desember 2020. Hal ini, dijelaskan dia, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban dan kewenangan Perusahaan.

Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk meninjau kembali struktur dan skala upah tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen perusahaan telah disampaikan sebelumnya kepada PK SBSI melalui surat resmi dan pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan PK SBSI. Dengan demikian, anggapan bahwa WHW tidak bersedia menyusun struktur dan skala upah dipastikan diai adalah hal yang tidak benar dan tidak mendasar.

“Perusahaan telah memberitahukan secara resmi kepada PK-SBSI bahwa perusahaan akan menggunakan pihak konsultan agar proses struktur dan skala upah yang dilakukan benar-benar didasarkan atas kondisi keuangan dan produktivitas perusahaan. Meski demikian, perusahaan senantiasa membuka diri untuk berkomunikasi dengan PK SBSI dan FSBSPK agar tercipta solusi terbaik,” ungkapnya.

Sehubungan dengan adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Tenaga Kerja Asing, pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. “Bila benar adanya dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan akan memberi sanksi tegas kepada yang bersangkutan apabila terbukti melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan,” pungkas Boni.

Sementara dari hasil pertemuan PK SBSI, FSBSPK dan Manajemen PT. WHW pada Senin (4/7) sore menghasilkan beberapa kesepkatan. Di antaranya pihak manajemen PT. WHW meminta waktu sampai Desember 2021 untuk peninjauan kembali struktur skala upah, dengan mendatangkan pihak konsultan.

Pada Selasa (6/7) perwakilan dari PK SBSI dan FSBSPK akan menghadiri undangan dari Kapolres Ketapang untuk melakukan mediasi. Tujuh orang dari SBSI dan dua orang dari FSBSPK. Agenda pertemuan tersebut mendengarkan himbauan dari kapolres Ketapang, DPP SBSI, dan Disnaker ketapang. Putusan akhir aksi mogok kerja akan diputuskan setelah selesai pertemuan di Ketapang. (afi)

“Jika sampai tanggal 8 Juli apa yang jadi tuntutan kami tidak digubris atau tidak ada solusi, maka dengan terpaksa kami pastikan akan melakukan demo dan mogok kerja yang diikuti ribuan karyawan. Ini tentu berdampak pada pabrik yang akan tutup,” tambahnya.