Menyikapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan rapat koordinasi (Rakoor) kewaspadaan dini daerah, Senin (13/9) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Rakoor dipimpin Bupati, Hj Erlina, SH, MH.

Rakoor turut diikuti Wakil Bupati, H Muhammad Pagi, Dandim 1201/MPh, Let Kol Inf Dwi Agung Prihanto, Waka Polres, Kajari Mempawah, Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakan Kemenag), Sekda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Islam di Kabupaten Mempawah.

Erlina menjelaskan, rakoor dan pertemuan tersebut sangat penting dan strategis dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas di Kabupaten Mempawah. Sebab, beberapa peristiwa yang mengarah pada Suku Agama dan Ras Antar golongan (SARA) telah terjadi di masyarakat. 

“Misalnya kasus pembakaran tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang pada 3 September lalu. Begitu pun peristiwa pembunuhan di Kecamatan Segedong. Semua ini perlu dilakukan langkah antisipasi kewaspadaan dini untuk mencegah hal-hal tak diinginkan,” pendapat Erlina.

Menurut Bupati, berbagai kejadian yang menjurus pada isu SARA sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Terlebih jika persoalan itu diprovokasi oleh oknum tidak bertanggungjawab. Sehingga semakin memperkeruh suasana dan menciptakan miskomunikasi di masyarakat.

“Kita antisipasi agar situasi ini tidak dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang ingin menciptakan kericuhan dan kegaduhan di masyarakat. Maka, seluruh stakeholder harus duduk bersama untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik,” tuturnya.

Menurut Erlina, peran aktif seluruh stakeholder masyarakat sangat penting dan strategis guna meredam situasi yang tidak kondusif. Terutama keberadaan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya harus mampu menenangkan masyarakat dan mendinginkan suasana.

“Seluruh elemen masyarakat hendaknya dapat memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi serta terhasut untuk melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat menciptakan gangguan kamtibmas,” pintanya.

Terkait keberadaan jemaah ahmadiyah, Erlina memastikan tidak terdeteksi di wilayah Kabupaten Mempawah. meski demikian, dia minta agar seluruh pihak tidak lengah dan terus meningkatkan monitoring dan pengawasan untuk mengantisipasi segala kemungkinan di masyarakat. “Saat ini di Kabupaten Mempawah tidak terdeteksi adanya kelompok jemaah ahmadiyah. Namun, situasi ini tak boleh membuat kita menjadi lengah. Sebab, isu SARA kerap dipergunakan oknum tidak bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif di masyarakat,” ujarnya.

Terlebih, imbuh Erlina, Kabupaten mempawah masih dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19. Sehingga, diperlukan kerjasama dan komitmen semua pihak untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan mendukung suksesnya program vaksinasi Covid-19.

“Walau jumlah kasus positif Covid-19 mulai mengalami penurunan, namun kita tetap harus disiplin menerapkan prokes. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan masyarakat bisa kembali hidup normal,” harapnya mengakhiri.(wah)