Bupati Kayong Utara Citra Duani mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

“Rendahnya IPM di Kabupaten Kayong Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalbar berdasarkan data BPS tahun 2020 di angka 62,68 persen, dari segi pembagian kewenangan merupakan tanggung jawab bersama antara Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat,” kata Bupati di Istana Rakyat/Pendopo Bupati Kayong Utara.

Menurut Citra, Pemerintah Provinsi tidak bisa begitu saja lepas tanggung jawab, karena hal ini dipengaruhi oleh berbagai sektor yang saling berkaitan, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Pengukuran IPM ini berdasar standar UNDP yang menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak,” lanjutnya. 

Pernyataan Gubernur Kalbar terkait Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tidak serius dalam meningkatkan IPM, dibantah Bupati. Menurutnya, pernyataan ini tidak elok diucapkan oleh Gubernur, apalagi di-publish di media.

“Saya selaku kepala daerah dikatakan tidak serius dan IPM Kayong terendah masih bisa tertawa. Pernyataan ini sangat disayangkan, apalagi diungkapkan oleh orang nomor satu di Kalbar bahkan sampai di-publish melalui media. Jika mengingatkan/mengoreksi kinerja kepala daerah, janganlah ekstrem dan provokatif. Masih banyak cara lain yang lebih bijak dan santun, diundang saja melalui rapat koordinasi untuk membahas beberapa persoalan daerah dan sama-sama dicarikan solusinya,” ujar Citra.

Bupati menjelaskan, untuk menaikkan IPM secara signifikan bukan persoalan mudah, seperti membalikkan telapak tangan. “Untuk menaikkan IPM yang signifikan bukan bisa simsalabim, seperti membalikkan telapak tangan. Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, 19 September 2018 lalu, kami selalu serius dan konsisten dalam melaksanakan program pembangunan sesui degan visi-misi.  Alhamdulillah sesuai data statistik IPM, kita sejak tahun 2018 hingga 2020, kendati pun tidak meningkat signifikan, tapi terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 IPM kita diangka 61,82 persen, 2019 naik menjadi 62,66 persen, dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 62,68 persen,” katanya.

Citra menjelaskan, selain sektor pendidikan dan kesehatan, kenaikan IPM juga sangat dipengaruhi oleh sektor pembangunan di bidang ekonomi, seperti ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Infrastruktur dasar yang dimaksud dia meliputi jalan/jembatan, listrik, air bersih, sarana komunikasi, sarana transportasi darat, laut dan udara, ketersediaan kesempatan kerja, daya beli masayarakat, pendapatan perkapita, pengendalian inflasi, sandang, pangan, perumahan, dan lain sebagainya.

“Di bidang pendidikan dan kesehatan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk terus menaikkan IPM, salah satunya adalah melanjutkan program pendidikan dan kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya, antara lain, membantu sarana penunjang pendidikan  bagi siswa SD dan SMP, melaksanakan kejar paket A, B, dan C, melakukan bimbingan kepada ibu-ibu yang belum bisa  baca tulis, meningkatkan kapasitas para guru, pengadaan guru honorer, penempat guru-guru SD dan SMP di daerah terpencil, dan di tahun 2021 ini untuk membantu kekurangan tenaga guru di daerah terpencil, kita bekerjasama dengan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, sehingga mendapatkan delapan orang guru sukarelawan,” jelas Citra.

Sedangkan untuk menambah jumlah lamanya sekolah dan menciptakan lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan beasiswa bagi pelajar ke beberapa perguruan tinggi, dengan prodi yang sesuai dan siap diterima pasar kerja. Di antaranya, sebut dia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) D3 dan D4 ikatan dinas tanpa tes CPNS dan langsung ditempatkan Dinas Perhubungan selama 5 tahun formasi sebanyak 15 orang.

Di sisi lain Pemkab Kayong Utara telah menyediakan tanah hibah untuk pembangunan gedung SMA/SMK sederajat di empat lokasi yaitu dua lokasi di Kecamatan Kepulauan Karimata, satu lokasi di Kecamatan Simpang Hilir, dan satu lokasi di Kecamatan Sukadana.

“Namun sangat disayangkan, usulan pembangunan gedung baru SMA/SMK tersebut ke Pemprov Kalbar setiap tahun sejak tahun 2018, hingga kini belum pernah disetujui, sehingga berdampak kepada banyaknya anak-anak khususnya di daerah Kepulauan Karimata terpaksa putus sekolah, dikarenakan keterbatasan kemampuan orang tua untuk melanjutkan sekolah bagi putra putrinya ke ibukota kabupaten, atau kecamatan lainnya. Di samping sulit dan mahalnya biaya transportasi, juga jarak tempuh yang begitu jauh mengarungi laut lepas (Selat Karimata, Red) hingga mencapai paling kurang 85 mil atau ditempuh selama 10 sampai dengan 12 jam dari desa padang dan pulau-pulau sekitarnya ke sukadana. Bahkan di Pulau Serutu jika musim selatan tiba, bisa mencapai 4 bulan penduduknya kosong sementara mengungsikan dirinya ke daerah-daerah lain termasuk ke Bangka Belitung,” terang Citra

Kondisi ini, menurut dia menyedihkan. Diungkapkan Bupati, semenjak dirinya menjabat sebagai Bupati, belum satu pun pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar mengunjungi Kepulauan Karimata.

“Selama 3 tahun kami menjabat belum pernah pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi mengunjungi Pulau Karimata. Sementara pembangunan gedung SMA/SMK sederajat beserta tenaga guru dan fasilitas pendukung lainnya merupakan kewenangan Provinsi Kalbar. Sisi lain berdasarkan laporan Sekretaris Dinas Pendidikan KKU Pemprov Kalbar, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP selama tiga tahun terakhir ini tidak pernah memberikan bantuan fasilitas pendidikan dalam bentuk apapun di Kabupaten Kayong Utara. Kalau begini kenyataannya wajar IPM KKU (Kayong Utara) wajar belum bisa meningkat secara signifikan,” ucapnya.

Bupati melanjutkan, di bidang infrastruktur jalan dari 300,60 kilometer panjang ruas jalan, sekitar 84,11 kilometer dalam kondisi rusak berat, termasuk sebagian berada ruas jalan provinsi dari Siduk, Sukadana, Simpang Hilir, hingga Telok Batang sepanjang 80 kilometer yang merupakan akses utama roda ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk jalan dengan kondisi baik, sebut dia, sepanjang 172,55 kilometer, rusak ringan (43,94 kilometer), jalan katagori beraspal (160,79 kilometer), beton (45,22 kilometer), kerikil (19,09 kilometer), dan tanah, 75,50 kilometer.

“Kondisi jalan seperti ini salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kayong Utara. Sementara poros jalan pintas yang menghubungkan akses cepat dari pusat ibukota Kabupaten Kayong Utara, Sukadana ke ibukota Provinsi Kalbar Pontianak melalui Simpang Hilir, Perawas, Simpang Dua sepajang sekitar 60 kilometer sebagian besar belum diaspal. Padahal janji Gubernur Kalbar tahun 2021 akan diaspal melaui bantuan hibah APBD Provinsi sebesar 100 miliar (rupiah), hingga kini belum terwujud. Hal inilah yang ditunggu Pemkab Kayong Utara dan masyarakat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Jika poros jalan ini segera terwujud, maka dari Sukadana menuju Pontianak waktu tempuh hanya sekitar 5 jam,” jelasnya.

Pada bidang kesehatan, secara bertahap, sejak 2018 Pemkab Kayong Utara, sebutnya, telah membangun sebanyak enam buah puskesmas, satu paket puskesmas beserta rumah tenaga medis di bangun di Desa Satai (2018) dan satu unit di Desa Dusun Besar Pulau Maya (2019), Kecamatan Pulau Maya, satu unit di Desa Sungai Paduan (2018) dan satu unit di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk batang (2020), satu paket puskesmas beserta rumah dinas tenaga medis (2020) di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, yang dulu saat masih masuk Kabupaten Ketapang belum pernah dibangun.

“Alhamdulillah tahun 2020 lalu sudah bediri megah. Tahun 2021 ini di bangun lagi satu unit lagi yaitu di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, dan Satu paket rumah dinas tenaga medis di Kecamatan Seponti,” tutur Citra.

Untuk pembangunan dan penambahan fasilitas kesehatan di rumah sakit tipe D Sultan Muhammad Jamaludin I, setiap rahun terus dibangun antara lain tambahan ruang rawat inap, gedung ruang operasi. Dan tahun 2021 ini di bangun sekaligus empat gedung yaitu gedung ICU, laboratorium, gedung bersalin, serta gedung CSSD sterilisasi alat.

“Di bidang pelayanan kesehatan, Alhamdulillah jumlah kepesertaan BPJS di Kayong Utara dua tahun berturut turut tertinggi di Kalbar mencapai 95 persen lebih. Kita juga menyediakan fasilitas angkutan ambulan speed boat gratis untuk wilayah kepulauan dan dan untuk pasien rujukan ke Pontianak dari Telok Batang menuju Rasau Jaya (PP), ditambah angkutan ambulans gratis dari Rasau Jaya ke rumah sakit rujukan dan didampingi dua orang tenaga medis untuk kelancaran pengurusan administrasi di rumah sakit dan pendamping keperawatan selama berada di pontianak, dan untuk penginapan bagi keluarga pasien, kita sediakan rumah singgah dengan fasilitas lengkap,” terang Citra.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menjelaskan kendala yang dihadapinya. “Di sisi lain, kendala yang kita hadapi dalam mendongkrak IPM di KKU ini adalah secara geografis dari jumlah luas wilayah sekitar 450.000 hektare, 58 persennya masuk kawasan taman nasional, hutan lindung, dan cagar alam laut. Hanya 42 persen lahan yang bisa di gunakan untuk lahan produktif. Hal ini berimbas pada terbatasnya upaya peningkatan PAD dan di perparah dengan ditariknya kewenangan sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan serta kelautan dan perikanan, dimana sebagian merupakan Pemerintah Pusat dan sebagian lagi Pemerintah Provinsi Kalbar,” tuturnya. (dan)