Keberadaan pelabuhan internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diharapkan mampu mendongkrak ekonomi daerah ke arah positif. Terutama dalam rangka meningkatkan nilai ekspor dari berbagai komoditas unggulan yang ada di provinsi ini.

Meski belum beroperasi secara penuh, pelabuhan samudera yang dibangun sejak 2017 itu terbukti mampu meningkatkan ekspor daerah. Salah satunya dari komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Dalam satu tahun terakhir, nilai ekspor CPO Kalbar meroket seiring beroperasi­nya Pelabuhan Kijing secara parsial. Dari sana potensi pajak ekspor yang dihasilkan mencapai triliunan rupiah.

Persoalan ekspor CPO memang sudah menjadi perhatian Gubernur Kalbar Sutarmidji sejak lama. Selama ini Kalbar menurutnya cukup dirugikan. Meski tercatat sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, ekspor minyak nabati tersebut belum tercatat di Kalbar. Itu karena CPO yang dihasilkan harus diekspor melalui pelabuhan lain di luar Kalbar, seperti di pelabuhan Belawan, Sumatera Utara atau Tanjung Priok, DKI Jakarta. Akibatnya potensi pajak dan pendapatan lain dari kegiatan ekspor tersebut belum maksimal.

Dengan adanya pelabuhan Kijing, ia yakin ekonomi Kalbar bakal meningkat pesat. Pelabuhan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional itu, akan mempermudah distribusi komoditas unggul Kalbar, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Selain itu, pajak ekspornya otomatis akan tercatat di Kalbar.

“Selama ini kan CPO kita (Kalbar) itu tidak diekspor lewat kita, tapi lewat provinsi lain. Tahun ini (2021) sudah mulai lewat pelabuhan Kijing. Mudah-mudahan tahun depan semakin banyak (lewat Kijing),” ungkap Sutarmidji diberitakan pontianakpost.co.id.

Midji, sapaan karibnya, yakin jika seluruh CPO yang dihasilkan tercatat di pintu ekspor Kalbar maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini bakal jadi nomor wahid di Kalimantan. Sebab sampai saat ini, PDRB Kalbar masih berada di peringkat kedua di bawah Kalimantan Timur (Kaltim). “Kita (Kalbar) bisa lebih di atas Kaltim, PDRB kita bisa mengalahkan (daerah) yang lain. Tinggal tata kelola ekspornya diperbaiki,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong pihak Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terus meningkatkan fasilitas pendukung ekspor. Seperti CPO misalnya, dinilai perlu ada tangki penampung khusus untuk menyimpan CPO yang akan diekspor. Dengan demikian prosesnya akan jauh lebih efisien dan murah.

“Saat ini untuk muatan CPO, truk masih harus ke pelabuhan. Harusnya ada pipanisasi dan ada tangki penampung CPO. Bayangkan berapa lama harus menunggu muatan kapal penuh kalau diangkut satu per satu oleh truk untuk memasukkan CPO ke kapal,” ujarnya.

Terkait ekspor CPO, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar Muhammad Munsif mengatakan sudah terjadi peningkatan sejak akhir 2020 lalu. Itu ketika pelabuhan Kijing mulai melakukan uji coba pada bulan September 2020. Kenaikan itu semakin terasa sejak awal 2021, ketika pelabuhan itu efektif beroperasi secara parsial. Sejauh ini nilai ekspor minyak sawit hanya kalah dari komoditas bauksit dan turunannya yang sejak lama mendominasi ekspor di Kalbar. 

Ia menyebutkan realisasi ekspor CPO dari Januari hingga Agustus 2021 sudah men­capai 490.083 ton. Nilai ekspornya tercatat sebesar USD334,4 juta. Dari situ, nilai yang didapat Kalbar melalui bea keluar sudah mencapai Rp225 miliar dan pungutan ekspor sebesar Rp945 miliar. Jika ditotal, pajak ekspor dari CPO untuk tahun ini sudah mencapai Rp1,2 triliun.

Padahal jika dilihat dari total produksi CPO di Kalbar, ekspor melalui pelabuhan Kijing baru sekitar 10 persen dari total produksi. Data tahun 2020 menunjukkan total produksi CPO di Kalbar dalam satu tahun mencapai 4.969 ribu ton. Bisa diperkirakan jika seluruhnya diekspor melalui pintu ekspor di Kalbar maka pajak yang dihasilkan bisa mencapai Rp10 triliun lebih. Itu hanya dari CPO, belum dari ekspor komoditas unggul Kalbar lainnya.

Karena itu, Munsif mendorong para pengusaha ekspor memanfaatkan pelabuhan samudera terbesar di Pulau Kalimantan itu. Apalagi saat ini harga komoditas sawit tengah menunjukkan tren positif. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi, sawit sebagai salah satu hasil perkebunan andalan Kalbar ini bisa menjadi penyelamat ekonomi. “Harga CPO pada bulan Agustus telah mencatatkan harga tertinggi sebesar Rp10.117,64 per kilogram,” pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi Kalbar memang terbukti cukup besar disumbangkan dari kegiatan ekspor. Dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar 5 Agustus 2021 lalu, ekonomi Kalbar triwulan II-2021 dibandingkan triwulan II-2020 mampu tumbuh sebesar 10,81 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar didorong oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 56,58 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi yaitu komponen ekspor sebesar 30,07 persen. Perekonomian Kalbar pada triwulan II-2021 yang diukur dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp57.517,92 miliar, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp35.297,24 miliar. (bar)