Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memanggil dan memeriksa sejumlah pengurus Credit Union (CU), terkait dugaan pengembangan usaha di luar simpan pinjam tanpa memiliki izin usaha. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

“Informasinya ada dua credit union yang diperiksa,” kata Donny, Kamis (7/10) pagi. Ia mengaku, sejauh ini dirinya belum mengetahui secara detail CU mana saja yang dipanggil dan diperiksa. Menurut Donny, sampai dengan saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung. “Jadi gini, mereka berbasis koperasi. Diduga mereka mengembangkan usaha di luar simpan pinjam dan tidak ada izin usaha. Karena itu, maka mau  diluruskan,” jelas Donny.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pengurus Credit Union oleh Polda Kalbar memicu beragam pendapat. Di antaranya Pemuda Katolik, yang menilai pemeriksaan tersebut menimbulkan keresahan. “Polda Kalbar harusnya lebih dulu meminta masukan ke berbagai pihak yang berkompeten, serta memiliki pemahaman sejarah dan kondisi sosial budaya masyarakat Kalbar,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa dalam keterangan tertulisnya. Untuk itu, pihaknya mendesak Polda Kalbar mengedepankan cara dialog dan mengayomi daripada pendekatan keamanan dan hukum. 

Karolin menjelaskan, permasalahan yang ada merupakan bagian dari usaha CU dalam melayani kebutuhan anggota, termasuk masyarakat di wilayah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan. “Kami minta Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus dan mengevaluasi kebijakan Polda Kalbar dalam menangani permasalahan CU di Kalbar,” terang Karolin. Ia juga mendesak Pemprov Kalbar dan Kementerian Koperasi & UKM secara serius segera mencari solusi karena ini sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah pada gerakan kemandirian ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 

“Kami harap Presiden Joko Widodo untuk melindungi gerakan CU di Indonesia, seperti di negara-negara lainnya (Phillipina, Thailand, Korea Selatan, Kanada, Spanyol, dll) yang telah meletakkan gerakan CU sebagai pilar utama ekonomi negara serta dapat mengakses fasilitas negara seperti subsidi perumahan dan lain-lain,” ucap Karolin.

Selain Pemuda Katolik, Uskup Agung Pontianak Mgr. Agustinus Agus juga merespon pemeriksaan pengurus CU oleh Polda Kalbar. Menurut Uskup Agung, lahirnya CU di Kalbar adalah atas inisiatif Gereja Katolik. Sebagai informasi, setidaknya ada tiga CU besar di Kalbar, yakni CU Lantang Tipo, didirikan 2 Februari 1976, memiliki 209.659 anggota dan 667 karyawan, dengan aset lebih dari Rp 3,3 triliun. Lalu CU Pancur Kasih, didirikan 28 Mei 1987, memiliki 176.851 anggota, dengan 428 karyawan, total aset Rp 2,7 triliun.

Kemudian, CU Keling Kumang, didirikan 26 Maret 1993, memiliki 190.232 anggota dan 624 karyawan, dengan total aset sebesar Rp 1,7 triliun. “Gereja Katolik Kalbar menggagas lahirnya CU ini didorong atas keprihatinan terhadap kelompok yang tersingkir, miskin dan terpinggirkan,” kata Agustinus dalam keterangan tertulisnya.

Dalam perjalanan waktu, lanjut Agustinus, gereja mengalami sendiri peran positif dan berbuah baik yang dilakukan oleh CU, terutama dalam masa pandemi ini. Gereja menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini.

“Oleh karena itu, pihak gereja selalu pada posisi mengingatkan kalau ada yang salah atau keliru, atau tidak berjalan pada relnya. Gereja menjauhi posisi mencari kesalahan. Kepentingan orang banyak selalu dikedepankan,” ucap Agustinus. Ia juga mendoakan agar masalah yang dihadapi CU bisa diselesaikan dengan berkeadilan dan penuh damai. “Saya juga mendoakan agar pihak kepolisian bisa melaksanakan tugas pokoknya: mengayomi, melindungi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum,” tutupnya. (arf)