Deputi Perlindungan Penempatan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2PMI, Irjen Achmad Kartiko mengatakan, kejahatan kekerasan terhadap perempuan juga rentan dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang sering dialami oleh para pekerja migran seperti upah rendah, upah tidak dibayar, eksplotatif, jam kerja tinggi, beban kerja berat, serta kekerasan fisik dan psikis. Kartiko mengaku tidak sedikit PMI yang bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal sehingga negara kesulitan memberikan perlindungan.

“Kalau berangkatnya melalui jalur ilegal, negara sulit memberikan perlindungan kepada pekerja migran tersebut. Perlindungan yang diberikan dimaksudkan agar pekerja migran terhidar dari tindak kejahatan,” kata Kartiko dilansir pontianakpost.co.id.

Untuk wilayah Kalbar, kata Kartiko, pekerja migran yang berangkat sepanjang tahun 2020 sebanyak 334 orang. Sementara yang pulang sebanyak 13.692 orang. Deportasi sebanyak 4.402 orang, sakit sebanyak 24 orang, gangguan jiwa satu orang, dan yang pulang dalam bentuk jenazah sebanyak 142 orang.

Sedangkan di tahun 2021, jumlah PMI yang berangkat sebanyak 61 orang. Dideportasi sebanyak 15.124 orang. Sakit sebanyak 51 orang,  gangguan jiwa empat orang dan yang pulang dalam bentuk jenazah atau meninggal sebanyak 164 orang.

Diakui kartiko, BP2PMI dalam memberikan perlindungan terhadap PMI, tidak memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum. Untuk  itu, pihaknya melakukan kolaborasi dengan penegak hukum.

Salah satunya melakukan MoU dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK, dengan harapan kejahatan terhadap pekerja migran yang bisa dicegah.  

Ada beberapa undang-undang yang bisa dilakukan untuk menjerat pelaku, baik dalam proses perekrutan pekerja migran sampai dengan penempatannya. Di antaranya Undang Undang Pidana Umum, karena dalam kasus ini biasanya ada unsur bujuk rayu dan tipu muslihat dalam pekrutan.

Kemudian,  lanjut Kartiko, ada Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 yang melarang orang atau perseorangan memberangkatkan pekerja migran.

Gedung RPK Rampung

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Komber Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan,  pembiayaan pembangunan Gedung RPK Perlindungan Perempuan dan Anak ini didukung anggaran pada DIPA Ditreskrimum TA 2021 dengan pagu Rp3 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk jasa konsultasi konstruksi pembangunan dengan pagu Rp 162.399.000, pengadaan jasa konstruksi pembangunan sebesar Rp. 2.422.864.000, pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan sebesar Rp.103.928.000, serta pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 242.820.000.

“Saat ini bangunan gedung RPK telah rampung 100%, dan telah dapat digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat sesuai standar nasional,” kata Luthfie.

Gedung RPK tersebut juga dilengkapi sejumlah fasilitas dan ruangan. Ada ruang tunggu, ruang pemeriksaan khusus, ruang penyidik, serta ruang kontrol yang dilengkapi dengan oneway mirror, layar kontrol dan rekaman av. Selain itu, ada juga area bermain anak (digunakan untuk pemeriksaan anak, dilengkapi dengan cctv).

Ada pula ruang konseling,  ruang diversi, ruang istirahat saksi/korban, fasilitas untuk disabilitas, ruang pengamanan sementara pelaku anak, toilet difabel, ruang laktasi, pantry dan gudang perlengkapan. (arf)