Triliunan rupiah dana APBN RI mengucur ke Kalimantan Barat dalam berbagai bentuk proyek fisik dan non fisik. Program-program tersebut diperjuangkan para wakil rakyat di senayan, baik Daerah Pemilihan (Dapil) 1 atau Dapil 2 Kalbar.

“Untuk tahun 2022, saya tak tahu persis jumlah totalnya. Namun cukup besar lah,” kata Syarif Abdullah Alkadrie, Anggota Badan Anggaran dan Komisi V DPR RI ini baru-baru ini.

Menurut Syarif, yang jelas sudah terlihat adalah lelang Duplikasi Jembatan Kapuas 1 (JK) Pontianak. Diharapkan prosesnya dan pengerjaannya berjalan lancar, dan tidak ada persoalan. Sebelum pemerintahan baru 2024 mendatang, diharapkan semua sudah dapat dipergunakan sebagai aktivitas lalu lalang kendaraan.

Sementara, lanjutnya, proyek Jembatan Kapuas 3 untuk Detail Engineering Desing (DED) juga sudah dilelang. Harapannya juga nanti bakalan ada anggaran Loan (Pinjaman), supaya dapat dikerjakan secara fisik. Pastinya unyuk DED JK 3 Pontianak anggaran dihabiskan mencapai Rp7 miliar.

“Untuk fisiknya saja, kalau dulunya pernah dihitung mencapai sekitar Rp2,6 triliun lewat konsep underground (bawah tanah). Sekarang, kami belum tahu persis dengan DED yang baru ini,” kata dia.

Program lain adalah Jalan Tol dari Pontianak-Kijing Mempawah terkoneksi ke Jembatan Kapuas 3. Juga sudah masuk tahapan pelelangan dan Feasibility Study (FS). “Mudahan saja ada investor masuk. Sebab prospek Pontianak-Kijing dengan adanya Pelabuhan Internasional terkoneksi di sana sangat mengiurkan,” ucapnya.

Ketua Nasdem Kalbar ini melanjutkan di jalur Utara cukup padat hingga ke Kabupaten Sambas. Jalan Sambas-Serawai juga sudah bagus dan baik jalannya. Jalurnya cukup menarik dijual ke investor. Selain itu, Jembatan Sungai Sambas besar juga sudah mulai masuk pengerjaan fisiknya. Harapannya 2024 dapat tuntas semua.

Untuk program jalan-jalan nasional, seperti pelebaran jalan Pasir Panjang-Singkawang. Ada juga Jalan perbatasan ke Aruk juga butuh penyelesaian cepat. Pelebaran Jalan Pinyuh-Mempawah dan Mempawah-Sungai Duri sekitar Rp200 miliar lebih. Jalan nasional Kelik-Siduk juga butuh penyelesain termasuk Siduk-Teluk Batang sebagai kewenangan provinsi. “Beberapa ruas jalan nasional baik penyelesaian atau pelebaran terus digenjot Kementriaan PUPR,” ujarnya.

Program lain menjadi perhatian adalah trotoar Jalan A.Yani yang sudah dimulai 2 tahun belakangan. Dimulai dari Kantor Gubernur Kalbar hingga tahapan beberapa ruas atau titik sedang dalam tahapan penyelesaian. Khusus trotoar memang tidak ada ganti rugi. Namun nantinya ada kewajiban pelaksana mengembalikan ke posisi semula, seperti pagar.

(den)