Pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk subsidi terhitung Juli 2022 mendatang. Selain mengurangi komoditas pertanian yang disasar, kebijakan ini juga mengurangi jenis pupuk yang disubsidi. Para petani yang bergantung pupuk subsidi pemerintah khawatir apabila kebijakan ini direalisasikan.

Ramli, petani jeruk di Sambas salah satunya. Informasi tentang subsidi pupuk yang akan dibatasi oleh pemerintah membuatnya ketar-ketir. Bagaimana tidak, pasalnya jeruk termasuk komoditas yang dihapuskan dari alokasi pupuk bersubsidi.

“Kami selama ini bergantung pupuk bersubsidi. Harga pupuk yang murah ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan jeruk di Sambas,” kata Ramli, Petani di Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Rabu (8/6). 

Diketahui, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Kementerian Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Di dalam surat bernomor B.133.1/SR.320/B.5.2/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022 tersebut menyebutkan bahwa jenis komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 5/9/2020 yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, kakao, tebu rakyat dan bawang putih. Dengan demikian jeruk tidak masuk dalam komoditas yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tersebut.

Di samping itu, kebijakan baru ini juga mengurangi jenis pupuk yang disubsidi. Selama ini, jika petani mendapat pupuk subsidi Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik, maka setelah kebijakan tersebut berlaku, maka pupuk yang diberikan kepada petani hanya Urea dan NPK.

Para petani di Kalbar memang banyak mengandalkan pupuk bersubsidi karena harganya jauh lebih murah. Pupuk Urea bersubsidi misalnya, kata Ramli, harganya hanya Rp130-140 ribu per karung, sementara harga nonsubsidi sekitar Rp600 ribu per karung. Selain pupuk urea, masih ada dua pupuk kimia lagi yang digunakan oleh petani jeruk di Sambas, seperti NPK dan KCL.

“Jadi kami pakai tiga pupuk, pupuk urea dan NPK itu bersubsidi, sedangkan KCL tidak,” ujar  Petani dari Desa Gapura, Kecamatan Sambas.

Bagi Ketua Kelompok Tani Buluh Serumpun itu, jeruk merupakan komoditas andalan petani di Kabupaten Sambas. Menurutnya, petani jeruk belum siap apabila ongkos produksi jeruk mengalami kenaikan. Kondisi tersebut juga semakin parah mengingat ongkos transportasi juga membengkak karena rusaknya jalan di beberapa wilayah, termasuk di desanya, Desa Gapura.

“Kami sedang berkomunikasi dengan para petani jeruk lainnya di Kabupaten Sambas. Kalau memang ada suatu gerakan, mungkin kita akan mengadu ke dewan perwakilan rakyat. Kami meminta agar kebijakan ini tidak diberlakukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Florentinus Anum mengaku belum menerima surat dari Direktur Pupuk dan Pestisida, tentang perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi tersebut. Dengan begitu, hingga hari ini pihaknya masih mempedomani Permentan nomor 41 Tahun 2021 dan Kepmentan No. 771 tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

“Bahwa pupuk bersubsidi masih dialokasikan untuk pertanian pertanaman rakyat seperti tanaman pangan seperti padi, hortikultura seperti komoditi jeruk, dan perkebunan rakyat dengan syarat masuk ke dalam e-RDKK,” ungkapnya.

Adapun e-RDKK merupakan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau yang biasa disingkat  data penerimaan pupuk subsidi yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.

Apabila memang kebijakan tersebut akan berlaku Juli 2022 mendatang, Anum mengatakan akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar jeruk tetap dimasukkan ke dalam komoditas pertanian yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

“Jika demikian kami  akan menyurati Kementerian Pertanian untuk memberikan masukan, bahwa jeruk di Kalbar merupakan komoditas unggulan daerah yang harus tetap menerima alokasi pupuk bersubsidi, mengingat luasnya pertanaman jeruk di Kalbar khususnya di Kabupaten Sambas,” ucapnya.

Tak hanya petani jeruk, petani kelapa sawit juga tak lagi kebagain pupuk bersubsidi dari pemerintah. Dipastikan ongkos operasional akan membengkak. “Aturan baru subsidi distop dan Juli ini mulai diberlakukan. Makin sulit petani sawit mau memupuk pohon. Harga (pupuk) rata-rata sudah di atas Rp500an ribu,” kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, Indra Rustandi. (pontianakpost)