PONTIANAK - Sebanyak 440 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 41, di Gang Swasembada 2, Jalan Gusti Situt Mahmud, Kecamatan Pontianak Utara, terancam tidak bisa bersekolah. Pasalnya, gedung sekolah tempat mereka belajar disegel oleh ahli waris pemilik tanah, Senin (19/9).

Berdasarkan pantauan Pontianak Post di lapangan, suasana sekolah tersebut tampak sepi. Tidak ada kegiatan belajar mengajar. Di bagian gerbang, terpasang rantai gembok. Sedangkan di sisi pagar ada plang penyegelan.

Plang tersebut bertuliskan “MOHON MAAF SEKOLAH INI KAMI SEGEL!!! Untuk sementara kegiatan belajar mengajar di SDN 41 ini kami hentikan, dikarenakan belum ada kejelasan dari pihak pemerintah Kota Pontianak berkaitan dengan kewajibannya memberikan ganti rugi lahan yang telah digunakan sejak tahun 1976 hingga saat ini.”

Kepala SDN 41 Pontianak Utara, Nuryanti mengatakan, penyegelan sekolah tersebut dilakukan pihak ahli waris pemilik tanah. “Untuk sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah kami diliburkan,” kata Nuryanti. Tindakan penyegelan menurutnya dilakukan pada Minggu (18/9) pagi sekitar pukul 10.00.

“Terkait masalah ini kami sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan,” katanya. Nuryati menyebutkan, penyegelan gedung SDN 41 oleh ahli waris pemilik tanah sudah dilakukan sebanyak dua kali. Pertama pada 8 Agustus 2022, dan yang kedua pada Minggu, 18 September 2022.

Kapolsek Pontianak Utara AKP Suryadi yang datang ke sekolah tersebut sempat melakukan dialog dengan pihak ahli waris dan mengimbau agar gembok gerbang sekolah tersebut dibuka.

“Kami mengimbau kepada para ahli waris untuk membuka gembok agar anak-anak bisa kembali sekolah. Kasihan mereka,” kata Suryadi. Sementara itu, pihak ahli waris bersikeras untuk tetap menggembok pagar sekolah sebelum ada kejelasan soal ganti rugi lahan tersebut.

“Kami bisa membuka gembok ini, asalkan difasilitasi bertemu dengan Wali Kota Pontianak,” kata salah satu ahli waris.

Terpisah, kuasa hukum ahli waris, M Arief Eko Paragawan mengatakan, penyegelan ini dilakukan sudah yang kedua kalinya oleh ahli waris. Menurut Arief, sebelumnya pihak ahli waris sudah melakukan berbagai upaya. Mereka bahkan mengunjungi wali kota, namun tidak terima.

Dijelaskan Arief, asal muasal perkara ini sejak tahun 1976. Sejak itu lahan SDN 41 tidak pernah ada ganti rugi dari pihak Pemkot Pontianak. “Dulu alasan mereka mengajak tukar guling. Ternyata tanah yang dijadikan tukar guling itu hak milik orang lain. Lalu diganti dengan tanah yang lain, ternyata tanah itu juga hak orang lain,” jelas Arief.

Ia menyebutkan, lahan yang ditempati sekolah SDN 41 tersebut seluas 1200 meter persegi. Jika dilakukan ganti rugi berupa uang, nilainya sekitar Rp 2 miliar. Menurutnya, penyegelan akan tetap dilakukan sebelum ada kejelasan dari pihak pemkot ataupun wali kota.

“Solusinya bagaimana? Apakah mau diganti rugi atau seperti apa, kami menunggu kabar,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Arief juga menjelaskan bahwa upaya hukum yang dilakukan sudah pada tingkat kasasi.

“Untuk upaya hukum, saya mewakili ahli waris sejak tahun 2020, mulai dari pengadilan negeri, banding di pengadilan tinggi sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung,” katanya.

Di tingkat kasasi, lanjut Arief, Mahkamah Agung dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan ahli waris.

“Jadi upaya hukum kami sudah ke tingkat kasasi. Mau gimana lagi. Sedangkan pemkot tidak memberikan respons apa-apa. Kami juga sudah menyurati. Memang benar ada surat balasan dari wali kota, tetapi bukan jawaban. Makanya kami dari ahli waris ingin menemui mereka. Khsuusnya wali kota, bagimana tindak lanjutnya, solusinya,” beber Arief.

Sementara itu, Rosita, salah satu wali murid mengaku kecewa dengan penyegelan tersebut. Menurut dia, hanya gara-gara urusan warisan, anaknya tidak bisa bersekolah.

“Ini gara-gara warisan, anak saya tidak bisa sekolah. Padahal sebentar lagi ujian,” katanya.

Anak Rosita adalah salah satu murid kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 41 tersebut. Untuk itu, ia berharap segel segera dibuka, sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah. Ia khawatir apabila sekolah terus disegel, aktivitas belajar mengajar akan terganggu dan akan berdampak pada masa depan anak.(arf)