Penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) polio di Indonesia menyusul temuan satu kasus di Provinsi Aceh, menjadi perhatian semua daerah, termasuk Kalimantan Barat (Kalbar). Meski tidak ditemukan adanya kasus polio di daerah ini, langkah-langkah antisipasi tetap gencar dilakukan. Apalagi melihat cakupan imunisasi polio di provinsi ini juga belum mencapai target nasional.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar Hary Agung Tjahyadi mengungkapkan, imunisasi polio terbagi dua. Pertama ada yang dalam bentuk tetes (OPV). Untuk OPV ini dilakukan sebanyak empat kali, yakni saat balita berusia satu bulan (OPV1), dua bulan (OPV2), tiga bulan (OPV3) dan empat bulan (OPV4). Lalu yang kedua, ada imunisasi polio dalam bentuk suntik (IPV), yang diberikan satu kali, yakni pada saat anak berusia empat bulan.

Melihat dari perkembangan cakupannya, jelas Hary, sejak 2020 atau di awal pandemi, hampir seluruh daerah di Indonesia dikategorikan merah atau rendah, termasuk Kalbar. Artinya, angkanya masih jauh dari target cakupan nasional. “Sebenarnya target semua imunisasi (termasuk polio) itu harusnya di atas 95 persen. Nah (2020) hampir di seluruh Indonesia yang OPV, apalagi yang IPV hampir semua di Indonesia (rendah),” jelasnya.

Kemudian pada 2021, lanjut dia, mulai ada peningkatan cakupan vaksinasi polio di Kalbar. Provinsi ini pun sudah keluar dari kategori merah dan masuk ke kuning. Angka cakupan imunisasi OPV1 mencapai 77,7 persen, dan OPV4 69,2 persen. Sedangkan untuk cakupan IPV di tahun yang sama, angkanya 60,5 persen.

“Jadi tahun 2021 (cakupan) dikategorikan secara nasional kuning (sedang),” terangnya.

Sementara tahun 2022, sampai akhir Oktober atau laporan awal November ini, imunisasi OPV1 di Kalbar sudah mencapai 67,3 persen. Cakupan tersebut diakui belum mencapai target nasional, karena seharusnya sudah di angka 79 persen di akhir Oktober. Lalu, angka OPV4 juga belum mencapai target. Seharusnya cakupan sudah mencapai 79 persen, tetapi masih ada di angka 66,0 persen.

Sedangkan untuk cakupan IPV di tahun yang sama, sampai akhir Oktober, angkanya juga baru 55,1 persen. “Karena belum mencapai target bulanannya, maka (Kalbar) masih dikategorikan provinsi yang berisiko tinggi (high risk),” katanya.

Menurut Hary, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebenarnya sudah menetapkan bahwa bagi negara yang bebas polio, setiap tahunnya harus tetap melakukan surveillance terhadap semua kasus lumpuh layu akut atau AFP (nonpolio). Tujuannya adalah sebagai maintenance agar negara-negara tersebut benar-benar bebas dari polio untuk tahun-tahun selanjutnya. Termasuk di Indonesia yang sudah ditetapkan bebas polio sejak tahun 2014.

“Jadi ada target mencari kasus lumpuh layu AFP yang nonpolio. Jika ada kasus yang dilaporkan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Itu ditentukan oleh WHO untuk menjamin bahwa negara ini benar-benar bebas polio. Termasuk yang di Acah kan sebenarnya hasil dari surveillance tersebut, yang setelah diperiksa ternyata positif (polio),” paparnya.

Khusus untuk surveillance yang dilakukan di Kalbar, tahun 2021 ditargetkan minimal penemuan kasus AFP sebanyak 29 kasus. Itu karena sesuai aturan internasional, harus ada dua per 100 ribu penduduk berusia di bawah 15 tahun. “Jadi harus menemukan 29 anak yang lumpuh layu, tapi hasilnya AFP atau nonpolio. Nah, kami menemukan 32 kasus tahun 2021. Dari hasil pemeriksaan terhadap 32 kasus tersebut, semua dinyatakan nonpolio. Itu dilakukan dengan pemeriksaan tinja,” imbuhnya.

Berikutnya, sambung Hary, dalam pelaksanaan surveillance di tahun 2022 ini, target ditingkatkan.  Hal itu karena daerah ini termasuk kategori risiko tinggi mengacu pada cakupan imunisasi tadi. Target tahun ini dinaikkan menjadi empat per 100 ribu dari jumlah penduduk berusia di bawah 15 tahun.

“Kalbar ditargetkan 54 kasus temuan. Nah, sampai bulan Oktober ini kami baru menemukan 32 kasus, dan hasilnya (semua) nonpolio atau AFP,” ungkapnya.  Tindak lanjut dari hal ini, sesuai arahan Kementerian Kesehatan, disebutkan Hary maka yang perlu dikejar pertama adalah cakupan imunisasi karena masih di bawah target.  Menurutnya, percepatan atau peningkatan cakupan imunisasi sebenarnya bukan hanya untuk polio, tetapi juga imunisasi dasar lengkap lainnya.

“Jadi memang sudah terbukti bahwa dengan rendahnya imunisasi dasar lengkap, muncul penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi,” katanya.

Untuk itu, Hary mengimbau kepada masyarakat, terutama para orang tua agar melihat kembali status imunisasi anak. Jika belum mendapat imunisasi dasar secara lengkap, tinggal disampaikan ke petugas kesehatan. Dalam hal ini bisa ke puskesmas di wilayah masing-masing. “Nanti itu akan, istilahnya masuk ke dalam imunisasi kejar, imunisasi untuk melengkapi yang kurang dari imunisasi dasar tadi,” ucapnya.

Kemudian yang kedua, pelaksanaan surveillance penemuan kasus lumpuh layu juga harus terus dilanjutkan, dan ditingkatkan. Caranya dengan pengambilan sampel tinja terhadap kasus lumpuh layu, lalu dilakukan pemeriksaan supaya bisa dipastikan apakah polio atau nonpolio. “Harapan kita tentu (hanya ada) yang AFP atau nonpolio,” harapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Hary, karena polio ditularkan dari lingkungan yang tercemar oleh tinja mengandung virus polio, maka perlu peran berbagai pihak untuk pencegahannya. Terutama bagaimana mengupayakan perilaku masyarakat agar tidak lagi buang air besar (BAB) sembarangan.

“Jadi kaitan dengan program sanitasi, jamban keluarga, ini juga harus ditingkatkan. Di samping itu, perilaku hidup bersih dan sehat (ditingkatkan), kaitannya terutama BAB tadi,” pungkasnya. (bar)