Persoalan guru di Pontianak cukup pelik. Kurangnya jumlah tenaga guru hingga isu sertifikasi yang bakal dihapus oleh pemerintah pusat disuarakan oleh pengurus PGRI saat peringatan hari guru nasional, Jumat (25/11). Aspirasi itu diamini oleh ribuan guru yang hadir dalam upacara di depan Kantor Wali Kota Pontianak.

Guru honorer di Pontianak, Ati berharap, perhatian guru oleh pemerintah terhadap berbagai masalah dan kendala yang dihadapi guru dapat dicari solusinya. Seperti persoalan gaji yang diterima, nyatanya masih jauh dari kata sejahtera, dalam artian sesuai dengan upah minimum kota (UMK).

“Kami berharap, pemerintah dapat mengangkat para guru honorer menjadi tenaga PPPK. Jika tidak, kami bisa masuk di tenaga PJLP. Dengan demikian gaji yang kami terima bisa UMK,” ujarnya.

Salah satu guru yang tak mau disebut namanya, yang mengajar di sekolah swasta di Kecamatan Pontianak Tenggara, berharap para guru yang mengajar di sekolah juga mendapatkan hak atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

 Untuk saat ini, semua guru swasta di sekolahnya, belum mendapatkan dua hak tersebut. Jika teman-teman guru bisa mendapatkan hak kesehatan, sudah tentu ketika sakit jaminan kesehatan sudah ada. Untuk saat ini, jaminan kesehatan yang didapatkan masih ditanggung sendiri.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, persoalan guru memang pelik. Soal tenaga guru yang kurang masih menjadi tantangan ke depan dan mesti Pemkot Pontianak tuntaskan. Sebagai solusi kurangnya tenaga guru honorer ini, Pemkot sudah mengangkat tenaga PJLP. Selain itu, di tahun ini kembali Pemkot menerima tenaga PPPK sebanyak empat ratusan tenaga guru.

Di tahun depan, pihaknya juga akan kembali membuka lowongan bagi guru. Diharapkan apa yang sudah dilakukan ini bisa menjawab kekurangan tenaga guru di Pontianak. Keberadaan tenaga honorer yang mengajar di sekolah-sekolah Pontianak juga turut membantu Diknas dalam mencerdaskan SDM di kota ini.

 “Terima kasih para guru yang sudah begitu berjasa mencerdaskan anak-anak di Pontianak,” ucapnya.

Selain pengembangan SDM guru, Edi juga menanggapi isu penghapusan sertifikasi. “Itu persoalan nasional. Kami di daerah hanya menjalankan aturan dari pusat, harapan saya, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tetap berpihak pada guru,” ujarnya.

Edi melanjutkan, untuk pembangunan sekolah di Pontianak tahun ini sudah menyelesaikan pembangunan SMP 22, SMP 8, SD 34 termasuk ada TK. Sisanya rehab untuk bangunan sekolah yang urgent. Di tahun depan, lanjutan perbaikan fisik dibangunan sekolah yang sudah tercatat di program, akan dilakukan kembali. Semuanya demi kenyamanan para tenaga pendidik dan murid dalam proses belajar mengajar. (iza)